Hasil Seleksi Administrasi Verifikator Jamkesmas 2010 Kab./Kota Tasikmalaya

                  
Berikut Nama Peserta yang LOLOS TEST ADMINISTRASI dan berhak mengikuti TEST KEMAMPUAN KOMPUTER :

NO PEND    NAMA PESERTA                            Nilai      Ranking
038              Anna Astriana Dewi, Amd.AK             100        1
039              Yuni Yuningsih, Amd.AK                     100        2
053              Yuni Yunialupar, SKM                           94        3
045              Deden Surya Nugraha, SKM                  91        4
004             Ait Gumilar, SKM                                   88        5
023              Niane Al Diane, AMdPk                         88        6
027              Beni Hasan M, SKM                              88        7
037              Asep Budi Mulyana, AmKep                   88       8
040              Isni Fauziah Rahmawati, AmKeb              88      9
041             Wina Supriatni, AmKg                              88     10
044             Eka Sri Nurliawati, SKM                          82     11
052             Iis Eli Nuryani, Amk                                  82     12
001             Erna Savitri, SGz                                       80     13
007             Tina Sriwantini, SKM                                80     14
005             Yuyun Cerlia                                             76     15
006             Ika Rahmatika, SKM                                76     16
008             Andi Kurniawan Supardi, AMKep             76    17
012             Yuliani Nurjanah                                        76    18
015             Tiya Setiawasih, SKM                               76    19
034             Egi Kusdinardinata, SKM                          76    20
051            Yessi Ardiani, SKM                                   76    21
002            Reisa Pebrianie, SKM                                70    22
049            Sani Hidayanto, SKM                                70    23
047            Diane Andiena K, S.Kep                            58    24
033            Nunun Krisniasari, SKM                            48    25

KETERANGAN :

TEST KEMAMPUAN KOMPUTER DILAKSANAKAN : 

Hari         :  RABU

Tanggal   :  23 Desember 2009

Waktu    :  Pukul 09.00 - 11.00 WIB

Tempat   : AULA Diskes Kab. Tasikmalaya Jl Tanuwijaya No 7 Tasikmalaya
Alat         : LAPTOP dengan MS.Office 2007

Readmore »

Rekruitmen Verifikator Program Jamkesmas Kab/Kota Tasikmalaya Tahun 2010

PENGUMUMAN

NOMOR : 410/ 20919 /RKK

PENERIMAAN TENAGA VERIFIKASI PROGRAM

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

TAHUN 2010

Departemen Kesehatan R.I melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat akan menerima calon Tenaga Verifikasi untuk Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010, yaitu :


I. PERSYARATAN

a. Warga Negara Indonesia,
b. Usia Maksimal 35 Tahun,
c. Berpendidikan Minimal D-III Kesehatan,
d. Tidak Berkedudukan sebagai CPNS atau PNS dan tidak terikat dengan instansi manapun juga,
e. Mampu menggunakan computer program MS Office, terutama excel,
f. Menyertakan sertifikat pendidikan/pelatihan komputer (bila ada),
g. Menyertakan bukti pengalaman kerja dalam bidangnya (bila ada),
h. Lamaran ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menyebutkan melamar sebagai Tenaga Pelaksana Verifikasi pada Kabupaten/Kota yang dituju


II. WAKTU PENDAFTARAN : SAMPAI DENGAN 21 DESEMBER 2009

III. TEMPAT PENDAFTARAN DAN SELEKSI PENERIMAAN

      a. Di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Jawa Barat,
      b. Bagi yang berdomisili di Kota Tasikmalaya, tempat pendaftaran di Kabupaten Tasikmalaya



IV. KEBUTUHAN FORMASI

No. KABUPATEN/KOTA JUMLAH FORMASI

1. KAB. BOGOR                         : 5 Orang
2. KAB. SUKABUMI                  : 5 Orang
3. KAB. CIANJUR                      : 5 Orang
4. KAB. BANDUNG                   : 4 Orang
5. KAB. GARUT                         : 5 Orang
6. KAB.& KOTA TASIKMALAYA  :     5 Orang
7. KAB. CIAMIS                        : 5 Orang
8. KAB. KUNINGAN                : 6 Orang
9. KAB. CIREBON                    : 6 Orang
10. KAB. MAJALENGKA         : 4 Orang
11. KAB. SUMEDANG              : 3 Orang
12. KAB. INDRAMAYU            : 3 Orang
13. KAB. SUBANG                    : 5 Orang
14. KAB. PURWAKARTA         : 4 Orang
15. KAB. KARAWANG             : 10 Orang
16. KAB. BEKASI                      : 5 Orang
17. KOTA BOGOR                    : 8 Orang
18. KOTA SUKABUMI             : 5 Orang
19. KOTA BANDUNG              : 27 Orang
20. KOTA CIREBON                : 6 Orang
21. KOTA BEKASI                   : 8 Orang
22. KOTA DEPOK                    : 13 Orang
23. KOTA CIMAHI                   : 4 Orang
24. KOTA BANJAR                  : 2 Orang
25. KAB. BANDUNG BARAT  : 2 Orang
      JUMLAH                              : 155 Orang


Bandung, 17 Desember 2009
TIM REKRUTMEN TENAGA VERIFIKASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

Khusus Utk Kab/Kota Tasikmalaya
Pengumuman Lolos Seleksi Administrasi : Selasa, Tgl 22 Desember 2009 Pukul 09.00 WIB

Seleksi/Test Kemampuan Komputer  :
Hari & Tgl               : Kamis, Tgl 23 Desember 2009
Tempat                    : Aula Diskes Kab. Tasikmalaya
Waktu                     : Mulai Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Alat yg Digunakan : Notebook/Laptop

Readmore »

Penguatan SDM 100 Rumah Sakit Daerah Rawan Bencana

Ada empat isu pokok yang dijadikan landasan penyusunan program 100 hari Depkes, yaitu Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat ; Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs; Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, dan Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

 

Untuk mengimplementasikan pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, dilakukan melalui :

•  Screening terhadap balita risiko gizi buruk pasca bencana di daerah Jawa Barat dan Sumatera Barat;

• Identifikasi dan rehabilitasi kerusakan sarana medik di 30 RS, 123 Puskesmas, 135 rumah dinas dokter dan paramedis dan operasionalisasi kembali semua sarana medik yang rusak di daerah bencana Jawa Barat dan Sumatera Barat;
• Penguatan SDM di 100 RS untuk penanggulangan bencana, akan dilaksanakan pelatihan SDM dalam penanggulangan bencana di 100 rumah sakit yang telah ditentukan; serta
• Penguatan logistik di 9 pusat regional dan 2 sub regional penanggulangan bencana.

Demikian sambutan Menkes dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr. PH. saat membuka Pertemuan Koordinasi Penguatan SDM 100 Rumah Sakit di Daerah Rawan Bencana, di Makassar (9/12).

Untuk memantapkan pelaksanaan penanggulangan masalah bencana, dilaksanakan pertemuaan koordinasi yang dihadiri Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Pejabat Eselon I dan II dari jajaran Depkes dan jajaran lintas sektor, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Direktur RS di daerah rawan bencana, dan undangan lainnya, Menkes juga menyampaikan program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Ke-2 dan program 100 hari Depkes.

Menkes mengharapkan, pertemuan dapat mengembangkan atau merumuskan pola pengembangan pelatihan SDM kesehatan di 100 RS yang lebih baik sehingga mampu menghasilkan tenaga yang terampil dalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana.

Pertemuan koordinasi juga dapat dijadikan sebagai bagian dari pencapaian taget program 100 hari Depkes, yang batas waktunya sampai dengan tanggal 1 Februari 2010, kata Menkes.

Dalam kesempatan itu, Menkes menghimbau para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat memfasilitasi kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan di rumah sakit – rumah sakit. Sementara itu, pembinaan yang berkelanjutan untuk menekan risiko dampak bencana, dilakukan oleh dinas kesehatan setempat.

Menurut Menkes, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Posisi geografis negara kita berada di antara lempeng-lempeng litosfir -- Eurasia, Asia Tenggara, Filipina, Pasifik dan Indo-Australia -- yang saling berinteraksi dan menjadikan Indonesia sebagai kawasan rawan gempa dan tsunami. Selain itu, Indonesia juga memiliki 129 gunung api aktif yang merupakan bagian dari 500 lingkaran api di dunia (ring of fire) dan membentang sepanjang jalur Aceh. Sulawesi Utara sampai ke Papua.

Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Departemen Kesehatan, sejak Januari - November 2009 mencatat 245 kali kejadian bencana dengan korban meninggal sebanyak 1.488 orang. Untuk merespons dampak bencana terhadap kemanusiaan, maka Pemerintah termasuk Departemen Kesehatan menjadikan upaya kesiapsiagaan bencana sebagai prioritas nasional.

 

Readmore »

Depkes siapkan Rancangan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta 2014

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan rancangan sistem jaminan kesehatan semesta yang akan mencakup seluruh populasi.

"Kami sedang membuat roadmap Jaminan Kesehatan Semesta 2014," katanya saat melakukan rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (9/11), yang dipimpin Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning Proletariati.

Dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri 46 anggota komisi itu Endang mengatakan, penyusunan rancangan sistem jaminan kesehatan semesta ditargetkan selesai dalam 100 hari kerja pertamanya.

"Sekarang masih meminta masukan dari para ahli dari universitas dan organisasi profesi terkait untuk menyusun ini," kata Menkes.

Menkes sebelumnya mengatakan, Jamkesmas secara bertahap akan dikelola menggunakan sistem asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan, katanya, akan menjangkau seluruh populasi, tidak hanya masyarakat miskin saja.

"Premi masyarakat miskin tetap ditanggung pemerintah, yang bekerja (ditanggung) oleh perusahaan, yang mampu bayar sendiri," kata Endang lagi.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surya Chandra Surapaty mengatakan, pemerintah harus menyelenggarakan jaminan kesehatan dengan sistem yang sesuai dengan undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.

Menurut undang-undang, ia menjelaskan, pengelolaan jaminan kesehatan nasional harus dilakukan oleh badan nirlaba. Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah tersebut, kata dia, sekaligus berfungsi sebagai pengelola dana wali amanah.

Kerangka itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang sistem jaminan sosial nasional, namun hingga kini belum bisa dilaksanakan karena Dewan Jaminan Sosial Nasional belum menyelesaikan pembuatan peraturan pendukungnya, yakni undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Peraturan lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SJSN seperti peraturan pemerintah tentang penerima bantuan iuran dan peraturan pemerintah tentang jaminan kesehatan juga belum selesai.

Menurut undang-undang, semua peraturan pendukung pelaksanaan SJSN seharusnya selesai akhir Oktober 2009 dan SJSN sudah bisa dilaksanakan November 2009. (Ant/OL-03)

Sumber : Media Indonesia Online - Humaniora - Kesehatan - Selasa, 10 Nopember 2009

Readmore »

Advokasi

TIM KOORDINASI KABUPATEN

Bupati membentuk Tim Koordinasi JAMKESMAS Tingkat Kabupaten terdiri dari Pelindung, ketua dan Anggota serta Sekretariat. Tim koorsinasi bersifat lintas sektor terkait dalam pelaksanaan progran JAMKESMAS, diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dengan anggota terdiri dari Pejabat terkait.

Tugas :
a. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program JAMKESMAS
    Tingkat Kabupaten/Kota
b. Melakukan pembinaan dan pengendalian Program JAMKESMAS Tingkat
    Kabupaten/Kota.
c. Melaksanakan pertemuan review/evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan
d. Menyelesaikan permasalahan JAMKESMAS yang menyangkut lintas sektor ditingkat kabupaten/kota

Struktur Tim Koordinasi Program JAMKESMAS Tingkat Kabupaten berikut :

Pelindung      : Bupati

Ketua             : Sekretaris Daerah
Anggota         : Kadinkes Kabupaten/Kota
                       : Asisten Kesra
                       : Direktur Rumah Sakit
                       : Ketua Komisi DPRD yang membidangi Kesehatan
                       : Kepala PT. Askes (Persero) Cabang/ AAM
Sekretariat
Ketua           : Kasubdin/kabid yang bertanggung jawab program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Staf Sekretariat : 2 orangsi

Readmore »

Info Jamkesda

Kepesertaan Jamkesda (93.664 jiwa) sampai dengan adanya aturan berikutnya masih bisa mutasi dengan ketentuan :

1. Mutasi kepesertaan tidak boleh dari keluarga miskin ke keluarga miskin hanya karena alasan menolong.
2. Alasan dimutasikan kerena peserta ; meninggal dunia, naik status ekonomi, telah mempunyai kartu         jamkesmas, double entry, atau pindah keluar kabupaten.
3. Orang yang akan menggantikan harus benar-benar miskin secara ekonomi dan dapat   dipertanggungjawabkan.
4. Syarat kelengkapan administrasi untuk proses mutasi :

• Berita acara pengalihan kepesertaan jamkesda yang ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat
• Surat Keterangan Miskin (SKM) yang ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat
• Kartu Keluarga asli dan fotocopy 1 lembar
• KTP asli dan fotocopy 1 lembar
• Keterangan lampiran alasan mutasi :

            1).    Surat keterangan meninggal dunia dari kepala desa atau
            2).    Surat keterangan pindah keluar kabupaten

Readmore »

Pelayanan

Sejak Bulan Oktober 2009, pasien Jamkesmas di RSD Tasikmalaya yang memerlukan pelayanan CT-Scan tidak perlu dirujuk ke luar RSD, karena fasilitas CT-Scan milik RSD Tasikmalaya sudah beroperasi.

Readmore »

JAMKESMAS Akan di Hapus

JAKARTA--MI: Satu persatu Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mulai merevisi sejumlah kebijakan Siti Fadilah Supari-menteri kesehatan sebelumnya. Departemen Kesehatan selangkah lagi bakal menggantikan model pengelolaan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk kembali ke sistem asuransi kesehatan yang dahulu sempat diharamkan Fadilah.

"Jamkesmas akan dikembalikan pada model sistem asuransi kesehatan dari sebelumya yaitu sistem pembayaran kembali (reimbursement)," sebut Endang usai membuka seminar tentang keselamatan pasien, di Jakarta, Minggu (8/11).

Agar proses pengalihan mulus, saat ini, secara maraton, Depkes tengah mempelajari peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan. Mantan bawahan Fadilah itu menegaskan, sistem Jamkesmas sejatinya bertentangan dengan UU Undang-Undang Siistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), lantaran itu sudah seyogianya sistem tersebut dirombak.

Dengan berbentuk asuransi, maka Depkes akan membentuk badan pelaksana (Bapel) program jaminan kesehatan terlebih dulu. Badan tersebut akan melibatkan pihak pemerintah dan swasta. Sedikit berbeda dari pengelolaan model asuransi sebelumnya, operator yang menjalankan Jamkesmas tidak hanya PT Askes saja, tetapi juga bakal melibatkan pengelola asuransi lainya.

Dihubungi terpisah, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Hasbulah Thabrany sependapat dengan kembalinya Jamkesmas pada sistem asuransi. Pasalnya, hal ini sejalan dengan amanat UU SJSN. Menurut Hasbulah, proses operasi Jamkesmas ilegal lantaran tidak memiliki payung hukum. Pada kesempatan itu, dirinya juga mengkritik kebijakan menteri kesehatan yang lama lantaran terfokus pada tindakan kuratif (pengobatan) dan mengabaikan langkah pencegahan (preventif).

Lantaran itu, disamping adanya penyelenggaraan Jamkesmas, seyogianya imbuh Hasbulah, kebijakan pencegahan seperti menghidupkan kembali Posyandu, revitalisasi Puskesmas dan dokter keluarga harus dikedepankan kembali.

Jauh-jauh hari, mendengar wacana penggantian sistem ini, Fadilah sudah mengajukan keberatannya. Perintis program Jamkesmas ini berpendapat, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan kesehatan rakyat. Lantaran itu, program jaminan kesehatan wajib dikelola negara. Fadilah mengaku keberatan jika Jamkesmas kembali diserahkan sepenuhnya pada PT Askes. Disamping pernah menuding PT Askes sempat melakukan "penggelembungan" (sampai sekarang tidak terbukti-red), Fadilah menilai perusahaan asuransi bersifat mengejar profit dan tidak bersifat nirlaba.

Sekedar mengingatkan, sebelum bernama Jamkesmas, program pelayanan kesehatan gratis bagi orang miskin bernama Askeskin (Asuransi Kesehatan bagi rakyat Miskin) yang berdiri pada 2005 dan dikelola bersama antara PT Askes dan Depkes.

Pada 2008, Fadilah mengubah model Askeskin menjadi Jamkesmas lantaran model yang lama dinilai menghambat kelancaran pembayaran klaim pelayanan kesehatan di rumah sakit dan memicu penyimpangan penggunaan dana pelayanan.

Semenjak itu, PT Askes yang sebelumnya menjadi pengelola seluruh program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin hanya ditugasi mengurus kepesertaan Jamkesmas. Dana untuk membayar tagihan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin selanjutnya dikucurkan langsung dari kas negara ke rekening rumah sakit setelah pengelola rumah sakit mengajukan klaim pelayanan yang sudah diverifikasi. (Tlc/OL-02)
(disadur dari Media Indonesia.Com)

Readmore »

Kepesertaan

Sesuai dengan edaran dari PT. Askes (Persero) Cabang Tasikmalaya No 319/10-09/0709 Tanggal 21 Juli 2009 bahwa terhitung mulai Tanggal 01 Agustus 2009 tidak ada lagi MUTASI kepesertaan Jamkesmas

Readmore »